Rafflesia arnoldii mekar di hutan Bengkulu tengah
Tuesday, 15 November 2016
Bengkulu, Bengkulu (ANTARA News) - Satu kuntum bunga Rafflesia arnoldii mekar di kawasan hutan lindung Bukit Daun, di Kabupaten Bengkulu Tengah, sekitar 50 kilometer dari Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu."Bunga mekar di habitat aslinya dalam hutan... Read More...
KH Hasyim Muzadi ingatkan pentingnya penghijauan
Tuesday, 15 November 2016
Jakarta (ANTARA News) - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)yang juga pengasuh Pesantren Al-Hikam Depok ,Jawa Barat KH Ahmad Hasyim Muzadi baru-baru ini mengunjungi hutan kota atau "City Forest" di Kaliurang Jember, Jawa Timur.Keterangan... Read More...
Orangutan liar cari makan ke rumah warga Kotawaringin Timur
Tuesday, 15 November 2016
Sampit, Kalimantan Tengah (ANTARA News) - Satu orangutan jantan dewasa tersasar ke pemukiman penduduk Desa Sungai Ubar Mandiri, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, sekitar pukul 12.00 WIB Selasa (15/11).Salah... Read More...
Perdagangan sirip hiu marak di Aceh Barat
Tuesday, 15 November 2016
Meulaboh (ANTARA News) -  Perdagangan sirip hiu masih marak dilakukan sebagai salah satu kegiatan usaha masyarakat pesisir di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.Beberapa warga masyarakat pesisir yang ditemui di Desa Padang Seurahet, Kecamatan... Read More...
Argentina akan basmi 100.000 berang-berang
Tuesday, 15 November 2016
Buenos Aires (ANTARA News) - Argentina akan membasmi 100.000 berang-berang yang merusak wilayah hutan selatan negeri itu dengan menggerogoti pohon-pohon besar menurut para pejabat Senin (14/11).Wabah hewan pengerat bergigi besar itu melanda Provinsi... Read More...
Peta jalan e-commerce disambut baik pelaku usaha
Wednesday, 16 November 2016
Jakarta (ANTARA News) - Rencana peta jalan atau roadmap e-commerce disambut baik para pelaku usaha tersebut memiliki harapan, kata Managing Partner Ideosource Andi Boediman."Mereka mendengarkan industri. Kami senang pemerintah mau dengar," kata Andi... Read More...
Plug and Play siapkan akselerasi bagi startup Indonesia
Tuesday, 15 November 2016
Jakarta (ANTARA News) - Akselerator global asal Amerika Serikat, Plug and Play, yang baru saja membuka cabangnya di Indonesia menyatakan akan segera menyiapkan program akselerasi bagi startup-startup di Tanah Air.Saeed Amidi,  Founder dan Chief... Read More...
Startup fintech dan IoT akan memikat 2017
Wednesday, 16 November 2016
Jakarta (ANTARA News) - Startup di bidang financial technology (fintech) dan Internet of Things (IoT) akan menarik bagi para investor pada 2017 mendatang."Financial entity dari luar negeri akan masuk, investor besar," kata Managing Partner... Read More...
Siswa Indonesia juarai kompetisi roket air Asia-Pasifik
Tuesday, 15 November 2016
Jakarta (ANTARA News) - Dua siswa tingkat SLTP Indonesia berhasil mengharumkan nama bangsa di ajang kompetisi roket air sewilayah Asia-Pasifik, di Los Banos, Filipina, pada 14 November 2016.Kepala Sub-Divisi Publikasi dan Pelayanan Informasi Publik... Read More...
Plug and Play temui Jokowi realisasikan janji
Tuesday, 15 November 2016
Jakarta (ANTARA News) - CEO Plug and Play Saeed Amidi menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka di Jakarta, Selasa, untuk merealisasikan janji mengembangkan 50 perusahaan startup tiap tahun di Indonesia.Kunjungan Saeed Amidi untuk... Read More...
Winners of the Global Competition for #YouthLed Projects
Tuesday, 08 November 2016
Through this competition GWP was looking for young activists to join forces for water & climate. Here are the winning #YouthLed projects:Climate Saturdays’: Parler et Agir avec les plus Jeunes, TogoMain focus of the project is awareness... Read More...
Caribbean and Central America Join Forces on Rainwater Harvesting
Tuesday, 18 October 2016
This Central American workshop, builds on a 2014 “Caribbean Knowledge Exchange Workshop on Rainwater Harvesting” in St. Lucia hosted by GWP Caribbean and Partners.  At that workshop, two representatives from GWP Central America participated and... Read More...
Increasing Capacities of Policy Makers in International Water Law
Tuesday, 18 October 2016
The Water Director of Uruguay, Mr Daniel Greif, the Director of theMontevideo Training Centre of the Spanish Agency for International Development Cooperation (AECID), Mr Manuel de la Iglesia-Caruncho, and the Regional Coordinator of GWP South... Read More...
GWP Supports Paris Agreement Implementation at COP22
Tuesday, 18 October 2016
GWP delegates will take part in the up-coming UN Climate Change Conference COP22, 7-18 November in Marrakech, Morocco. The objective is to promote support for the implementation of the Paris Agreement, in connection to water and climate change... Read More...
Ruth Beukman: Relationships, Diversity and Flexibility are our Strengths
Tuesday, 18 October 2016
“When I joined GWP in March 2003, it was a very different GWP than today. My job was more about programme management – which suited me, because that was my background – and later the job gradually transformed into a governance and management... Read More...
You are here: HomePublikasiMembebaskan JAKARTA dari Banjir dan Macet, MUNGKINKAH?

Membebaskan JAKARTA dari Banjir dan Macet, MUNGKINKAH?

Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Sabtu Malam (12/5/12) lalu telah menetapkan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2012-2017. Apa yang istimewa dari Pilgub DKI Jakarta kali ini? Setidaknya untuk pertama kali pilgub ini dimeriahkan dengan rekor jumlah pasangan kandidat yang terbanyak (6 pasangan). Bahkan yang membuat lebih berbeda lagi, untuk pertama kali juga diikuti oleh 2 orang kepala daerah aktif dari luar Jakarta serta 2 pasang calon independen.

Begitu tingginya daya aktraktif posisi DKI-1 kali ini sudah tidak disangsingkan. UU 29/2007 tentang Pemprov DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI secara implisit mengasosiasikan kedudukan Gubernur DKI Jakarta secara protokoler sebagai RI-3. Dimana gubernur berhak mendampingi presiden dalam menerima tamu-tamu kehormatan negara dan bahkan dapat menghadiri sidang kabinet tertentu. Tentunya banyak keistimewaan lain yang melekat pada posisi DKI-1 yang sepenuhnya bertanggungjawab menyelenggarakan fungsi tertentu pemerintahan dan penyelenggaraan negara yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.

Kompleksitas masalah perkotaan di Jakarta tentunya tidak hanya melulu menyangkut permasalahan klasik perkotaan lainnya seperti kemacetan, banjir, krisis air (bersih/bekas), polusi limbah (padat dan B3), atau masalah keamananan dan keselamatan warga saja.   Masalah pendidikan, kemiskinan, tawuran, geng motor, pencemaran udara, dan kebersihan lingkungan juga sudah menjadi bagian dari “amenity” ibukota ini.

MASALAH KRUSIAL

Pilgub DKI Jakarta masa bakti 2012-2017 sangat krusial dan strategis. Bukan karena kepentingan untuk menghadapi Pemilu dan Pilpres 2014 saja, tetapi lebih pada pertimbangan bahwa kota ini tengah menghadapi persoalan serius dan kritis. Permasalahan krusial kota metropolitan ini terutama adalah dalam menghadapi beragam ancaman bencana akibat tidak terselesaikannya masalah ekologi perkotaan yang sesungguhnya sebagai akibat beban populasi dan keterbatasan ruang. Sehingga mengakibatkan berbagai permasalahan kompleks, seperti penataan dan pemanfatan ruang, pengelolaan sumber daya air, pemenuhan sistem transportasi perkotaan berbasis angkutan masal, dan resiko tenggelamnya sebagian wilayah kota akibat tingginya laju penurunan muka tanah (land subsidence) yang juga disertai kecenderungan naiknya muka air laut sebagai dampak dari perubahan iklim di kota delta ini. Pekerjaan rumah besar ini sedang menunggu kepiawaian pimpinan, dukungan masyarakat, dan campur tangan para pakar untuk bersinergi mengupayakan solusi menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan.

Ketika proses sosialisasi calon gub/wagub dimulai dengan ditutupnya pendaftaran calon pada tengah malam 19 Maret 2012 lalu,  muncul berbagai “tagline” yang berisi janji-janji para cagub. Umumnya janji-janji tersebut berisi slogan untuk menuntaskan masalah ibukota yang  ditawarkan untuk menyakinkan calon pemilih. Belakangan ini penulis sering ditanya oleh media, pengamat, dan masyarakat, apakah mungkin kita bisa menuntaskan kemacetan dan banjir dalam waktu 3 tahun?

Semangat untuk bisa menuntaskan masalah kemacetan dan banjir yang ditawarkan oleh cagub/cawagub tersebut haruslah kita beri apresiasi. Tetapi haruslah disadari bahwa kita hidup di alam realita dan bukan di dunia wacana yang bisa menanpilkan segala sesuatu menjadi mudah dan sangat ideal. Terkait dengan hal tersebut diatas, kita harus cerdas dan arif bahwa banyak persoalan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali seorang DKI-1.

Sepengetahuan penulis, belum ada kota besar (apa lagi metro bahkan megapolitan) manapun di dunia ini yang berhasil menghilangkan banjir dan kemacetan dalam waktu yang relatif singkat (sebut saja 3 tahun).  Hal yang perlu dicermati adalah apakah strategi yang dipilih mampu untuk mengelola persoalan terkait dengan faktor penyebabnya. Hal inipun tidak akan terlepas dari perlunya campur tangan pemerintah pusat untuk dapat memberikan komitmen yang kuat, baik secara politik perencanaan maupun penganggaran disamping mutlak perlun adaya kerjasama serta koordinasi dengan daerah penyangga/sekitarnya.

Akan menjadi pertanyaan besar bagaimana Jakarta dapat menyelesaikan masalah kemacetan dengan cepat, jika 51% (Rp. 9,09 triliun pada TA 2011) PAD-nya bertumpu pada pajak kendaraan bermotor yang setiap hari jumlahnya bertambah 1.172 unit (186 roda 4 dan 986 roda 2)? Dimana perkembangan jumlah kendaraan bermotor tersebut terus dipacu oleh industri otomotif dan dilumasi oleh perbankan dalam bentuk kemudahan kredit. Permasalahan kemacetan semakin diperberat oleh sistem angkutan masal umum yang seharusnya menjadi solusi kunci ternyata masih sangat jauh dari cukup, baik dari segi jumlah, kualitas maupun keandalan pelayanan. Sebagai dampaknya, kerugian yang ditimbulkan akibat kemacetan di ibukota ini setidaknya sudah mencapai Rp. 28,1 triliun setiap tahunnya (Firdaus, 2009).

Banjir di Jakarta hanya bisa dikelola dan tidak akan pernah bisa dihilangkan sama sekali. Hal ini terutama karena faktor penyebabnya juga tidak sepenuhnya dalam kendali Pemprov DKI Jakarta semata. Peningkatan koefisien air larian/limpasan akibat perubahan tataguna lahan (di hulu dan dalam wilayah kota) terus terjadi, sehingga kapasitas alir kali/sungai dan saluran drainase kota sudah lama terlewati.  Hal ini dikarenakan saluran yang ada cenderung menyempit dan dangkal disebabkan karena terhalang bangunan ilegal maupun akumulasi sedimen dan sampah. Peran daerah penyangga (Jabodetabek) untuk membantu memecahkan masalah ibukota ini hingga saat ini juga tidak mudah dikoordinasikan oleh seorang DKI-1 semata.

Jikapun Pemprov DKI Jakarta berhasil mengurangi jumlah genangan air setiap tahun, jangan lupa bahwa titik genangan baru terus bermunculan akibat terjadinya penurunan muka tanah dibanyak tempat sebagai dampak dari ekstraksi air tanah dalam (deep groundwater) secara berlebihan. Lazimnya yang dapat dilakukan oleh suatu otorita pemerintah kota adalah mengelola banjir dan genangan sehingga tidak menimbulkan ganguan signifikan seperti misalnya melumpuhkan aktifitas kota dalam waktu yang lama, atau bahkan memakan korban jiwa dan semaksimal mungkin memanfaatkannya menjadi cadangan atau suplisi air baku untuk keperluan air minum/bersih yang ada.

KEWAJIBAN PEMERINTAH PUSAT

Kendatipun fiskal kapasitas DKI Jakarta sudah mencapai Rp. 36 triliun (setara dengan salah satu anggaran K/L strategis), anggaran tersebut sesungguhnya masih relatif kecil dibandingkan dengan beban masalah yang dipikulnya. Ibukota dengan luas 662 km2 dengan beban populasi nyata mencapai 12,5 juta jiwa ini sepenuhnya melayani kepentingan birokrasi pemerintah pusat, tempat kedudukan para perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga international, dan sekaligus melayani harapan rakyat Indonesia akan  ibukota yang dapat dibanggakan.

APDB sejumlah tersebut hanya mencukupi untuk mempertahankan rutinitas birokrasi ibukota dengan segala aksesorisnya. Sepengetahuan saya sampai saat ini belum ada alokasi yang jelas dan fokus dari APBN dalam bentuk dana otsus ibukota NKRI yang dialokasikan untuk kota Jakarta (bukan hanya sebagai ibukota provinsi DKI Jakarta).  Ketika beban utilitas dan daya dukung serta daya tampung kota sudah terlewati, ibukota ini butuh komitmen politik anggaran lebih besar  lagi untuk mampu menyelesaikan masalah kemacetan dan banjir serta masalah penyediaan air bersih bagi masyarakat secara keseluruhan.  Mari kita tunggu siapa yang tidak hanya bisa meyakinkan calon pemilih pada tanggal 11 Juli yang akan datang, tetapi juga bisa menunjukan “leadership” yang kuat untuk menyelamatkan ibukota dari resiko bencana ekologis perkotaan pinggir pantai.

Firdaus Ali, PhD.

Pengajar & Peneliti Teknik Lingkungan FTUI
Anggota Dewan Sumber Daya Air Prov DKI Jakarta
Pendiri dan Pimpinan Indonesia Water Institute

 

Statistics

Visitors
7506
Articles
9434
Articles View Hits
2336002

Who's Online

We have 52 guests and no members online

Copyright © 2009 | Indonesia Water Institute | Re-Design bybp| Templates